Media Online Milik Gereja Kemah Injil KINGMI Papua

Rabu, 23 Maret 2011

DEMO KOALISI RAKYAT PAPUA BERSATU UNTUK KEADILAN TANGGAL 22 MARET 2011


(Segera Kembalikan Otsus plus MRP, Tolak UP4B dan Jawab 11 Rekomendasi Mubes)

 “Stop pelantikan MRP karena tidak berpihak kepada maayarakat Papua. MRP hanya memihak kepada penguasa di negara ini. DPRP dan DPR Papua Barat segera mengelar sidang istimewa penolakan pelantikan MRP dan Gubernur Papua dan Papua Barat jangan pertahankan Otsus lagi”, ujar Selvius Bobii saat berorasi di depan pertokoan Abepura.  
Setelah massa dari Expo dan Uncen tiba, sekitar jam 12.00 kami menaiki truk menuju Jayapura di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Ada sekitar 15 buah truk yang kami gunakan. Sasaran aksi kami yang pertama adalah DPRP lalu menuju ke kantor Gubernur. Disepanjang  jalan kami menerikan yel-yel “ otsus gagal, tolak UP4B, jawab 11 rekomendasi hasil Mubes dan sesekali meneriakan Papua Merdeka”.
Kami tiba di Jayapura pukul 13.20 WPB. Di DPRP kami disambut oleh beberapa anggota dewan---Yulius Miagoni, Amal Sale, Pdt.Charles Simaremare, ibu Ina Kudiyai dan Ananias Pigai. Setelah berorasi beberapa saat, kami lalu meminta mereka (anggota DPRP) ikut bersama kami menuju kantor gubernur sesuai janji mereka tanggal 8 Maret 2011.  
Dari kantor DPRP kami bersama para wakil rakyat long march ke kantor Gubernur. Kami tiba disana sekitar pukul 15.15 WPB. Sambil menunggu wakil gubernur, para perwakilan massa menyampaikan orasi-orasinya. Benyamin Gurik (Kabidhumas BEM Uncen) dalam orasinya mengajak kami semua (pemuda dan mahasiswa) supaya tetap semangat memperjuangkan aspirasi rakyat. Ia juga mengecam demo yang dilakukan LMA buatan pemerintah tanggal 18 Maret 2011 lalu yang mendesak pemerintah segera melantik anggota MRP Jilid II.  Lanjutnya, demo itu dilakukan untuk mengalihkan isu rakyat Papua menolak Otsus dan MRP yang selama ini disuarakan oleh berbagai elemen gerakan pro demokrasi di Papua. Mengakhiri orasinya, Ben menyampaikan bahwa kebijakan apa pun oleh pemerintah NKRI tidak akan bisa memajukan orang Papua, sehingga kami akan tetap menolak. Orasi-orasi lainnya yang disampaikan oleh perwakilan rakyat dari berbagai elemen meminta agar pihak legislatif dan ekskutif untuk segera pulangkan Otsus yang sudah dinyatakan gagal oleh rakyat, tapi juga yang kegagalannya diakui oleh berbagai komponen organisasi di Indonesia tapi juga oleh menteri dalam negeri dan para diplomat asing beberapa waktu lalu kepada para pimpinan gereja Papua saat memperjuangkan aspirasi rakyat di Jakarta, terutama tanggal 20 Februari 2011 melalui forum resmi yang dilakukan oleh DPD-RI di bawah tema “ Menyelamatkan Keberlangsungan Otsus di Papua”. Terkait hal itu Selvius Bobii mengkritisi bahwa yang mau diselamtkan itu Undang-Undangnya bukan orang asli Papua. Mereka juga menolak UP4B yang sedang dirancang di Jakarta untuk diterapkan di Papua pasca Otsus dinyatakan gagal oleh rakyat Papua. Karena UP4B itu dinilai sebagai Unit Percepatan Pembunuhan dan Pemusnahan Rakyat Papua Barat (Sorong sampai Merauke).
Setelah berorasi sekitar setengah jam, wakil Gubernur Papua Alex Hesegem, SE turun dan menemui kami. Sebelum selvius membacakan pernyataan sikap rakyat, ia memberikan kesempatan kepada para anggota DPRP untuk menyampaikan alasan mengapa mereka ikut mengantar aspirasi rakyat bersama-sama. Yulius Miagoni, Sekertaris Komis A DPRP menyampaiakan bahwa DPRP sudah bosan terus didemo oleh rakyat, kami sudah beberapa kali memperjuangkan aspirasi rakyat ke Jakarta (termasuk SK No.14 MRP tahun 2010 dan Permohonan Judicial Review pasal 7 Otsus) namun Jakarta tidak menanggapi  serius, kami justru distigma anggota DPRP separatis. Itulah sebabnya kami membawa aspirasi ini bersama rakyat supaya pihak eksekutif melanjutkan keinginan rakyat ini kepada pemerintah pusat. Ia juga mengatakan bahwa Undang-Undang Otsus saat ini berada pada posisi yang lemah.
Setelah itu Selvius Bobii membacakan pernyataan sikap rakyat di depan wakil Gubernur Propinsi Papua. Isi pernyataan sikap itu meminta pemerintah Propinsi Papua segera mengembalikan Undang-Undang Otsus kepada pemerintah Indonesia karena telah gagal dilaksanakan di Papua, menolak Unit Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) karena dinilai bahwa unit itu mau dihadirkan untuk mempercepat pembunuhan dan pemusnahan penduduk Asli Papua Barat, meminta pemerintah pusat agar segera menjawab 11 rekomendasi hasil Mubes MRP bersama rakyat Papua pertengahan tahun lalu, dan segera gelar dialog yang dimediasi pihak ketiga yang netral. 
Forkorus Yeboisembut, Ketua DAP saat diberi kesempatan untuk menyampaikan pikirannya sebelum apirasi itu diserahkan kepada wakil Gubenur Papua, menyampaikan bahwa tugas dari lembaga yang dipimpinnya yakni menjaga tanah dan manusia Papua dari kerusakan dan pemusnahan. Oleh karena itu, ia atas nama rakyat dan tanah Papua meminta supaya gubernur dan wakil gubernur melanjutkan aspirasi rakyat itu kepada pemerintah Pusat. Ia juga berpesan supaya jangan takut, sebab Tuhan Allah Bangsa Papua akan menyertai.
Akhirnya, pernyataan sikap itu diserahkan oleh mama Yosepin Gewap kepada Wakil Gubernur Papua sambil mengatakan: “ Dengan nama Bapa, Firman dan Roh Kudus saya menyerahkan aspirasi ini, tolong disampaikan kepada pemerintah Pusat, di Jakarta”.  Wakil Gubernur menerima aspirasi itu dengan mengucapkan: “ dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya menerima aspirasi ini”. Setelah itu beliau mengatakan bahwa perjuangan yang dilakukan rakyat itu benar dan tidak salah. Ia berjanji, aspirasi itu akan dibahas di tingkat pimpinan pemerintah propinsi termasuk TNI/Polri lebih dulu, lalu akan disampaikan ke Jakarta.  Ia meminta kepada rakyat supaya tidak meragukan pihaknya. Mengakhiri tanggapannya, ia mengatakan bahwa “ kami pemerintah Propinsi Papua akan mengantar aspirasi ini ke Pemerintah Pusat, kami tidak takut terhadap situasi apapun yang akan terjadi nantinya”.
Setelah memberikan deadline waktu hingga 4 April,  kami lalu berdoa dan membubarkan diri.

Naftali Edoway

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar